Jakarta, Jendela Hukum.net – 12 juni 2026, Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) melakukan aksi di depan gedung DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat. APMM menuntut Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk mengevaluasi kepemimpinan Saudara Yunus Wonda sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.
Sebagaimana informasi yang beredar di publik mengaitkan Saudara Wonda dengan dugaan korupsi dana PON XX Papua, termasuk pengembalian uang ke Kejaksaan Tinggi Papua senilai sekitar Rp15 miliar. Meski proses hukum berjalan, APMM menilai evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan untuk menjaga integritas partai.
Koordinator Aksi APMM, Aldo Benu, menegaskan, “Kepercayaan publik adalah harga mati dalam demokrasi. Partai harus menunjukkan keberanian dengan tidak memberikan ruang bagi kader yang diduga korupsi.”
APMM mendesak DPP Partai Demokrat untuk mencopot atau menonaktifkan sementara Saudara Yunus Wonda, sampai ada kepastian hukum. APMM juga mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
APMM berkomitmen untuk terus mengawal dan membongkar skandal kasus korupsi yang menyeret Yunus Wonda serta seluruh pihak yang terlibat. Maka APMM akan selalu siap mendatangi DPP Partai Demokrat untuk mendorong Partai untuk tegas dalam penertiban kader yang terindikasi korupsi dan juga APMM akan ke Kejaksaan Agung RI untuk mendesak Kejagung segera memberikan kepastian hukum dengan menetapkan status tersangka kepada para pihak yang telah secara terang dan aktif terlibat dalam kasus korupsi Dana PON XX Papua.
“BUNG”
Editor : Redaksi
About The Author
